Update Serangan Iran – UAE: Dubes Abdulla Salem Al Dhaheri Ungkap 2.800 Misil Dicegat, Klaim Target Militer Dibantah

(MEDIA SERAMBI MEKKAH / INDONESIA WINDOW) – Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Republik Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Abdulla Salem Al Dhaheri, memaparkan data krusial terkait eskalasi serangan misil dan drone yang dikaitkan dengan Iran. Hingga 7 April 2026, ia mengungkapkan bahwa hampir 2.800 proyektil berhasil dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan udara UEA.

Dalam pertemuan dengan media di “Emirati House” Jakarta, Dubes Al Dhaheri menegaskan bahwa serangan tersebut tidak hanya menyasar target militer. Dampak pecahan intersepsi dilaporkan mengenai area sipil serta infrastruktur vital di wilayah UEA, negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), dan Yordania. Ia mengajak publik Indonesia untuk melihat situasi ini secara jernih dan objektif.

Rincian Data Intersepsi di Kawasan Teluk dan Yordania

Dubes Al Dhaheri merinci sebaran serangan yang terjadi di berbagai negara tetangga Iran. Menurutnya, keberhasilan intersepsi ini krusial untuk mencegah kerusakan yang lebih masif.

• Uni Emirat Arab: Mendeteksi dan mencegat hampir 2.800 misil.
• Arab Saudi: Sekitar 1.300 serangan.
• Kuwait: Sedikit di atas 1.000 serangan.
• Bahrain: Sekitar 750 serangan.
• Qatar: Sedikit di atas 700 serangan.
• Yordania: Sekitar 285 serangan.

“Meskipun intersepsi berhasil, sisa-sisa proyektil jatuh di area sipil, mengakibatkan kerusakan pada bandara, pelabuhan, fasilitas energi, dan kawasan permukiman,” tegas Al Dhaheri. Hal ini sekaligus membantah klaim Iran bahwa serangan mereka hanya menyasar fasilitas militer.

UEA: “Ini Masalah Kedaulatan, Bukan Perang Agama”

Salah satu poin utama yang ditekankan oleh Dubes Al Dhaheri adalah penolakan terhadap narasi yang membingkai konflik ini sebagai pertentangan agama. Ia menegaskan bahwa isu ini murni berkaitan dengan keamanan nasional dan hukum internasional.

“Upaya membingkai konflik ini sebagai perang agama adalah menyesatkan. Ini adalah persoalan keamanan, kedaulatan, dan hukum internasional. Saya ulangi, ini bukan perang agama,” ujarnya secara tegas. Ia menilai penargetan infrastruktur sipil merupakan langkah berbahaya yang bertujuan merusak stabilitas ekonomi kawasan.

Klaim 85 Persen Serangan Justru Sasar Negara Muslim

Dubes Al Dhaheri memaparkan statistik yang menurutnya mengejutkan mengenai arah serangan misil dan drone Iran:

• 85% Serangan: Diarahkan ke negara-negara Muslim (GCC dan Yordania).
• 15% Serangan: Diarahkan ke Israel.

Berdasarkan data tersebut, ia menyerukan kepada dunia Islam, khususnya Indonesia, untuk menilai situasi di Timur Tengah secara berimbang tanpa terpengaruh narasi emosional. Ia memastikan bahwa UEA tetap memilih menahan diri demi mencegah perang regional yang lebih luas.

Dampak Terhadap Ekonomi Indonesia dan Global

Ketegangan di Selat Hormuz (dalam transkrip disebut “Strait of Harmass”) disebut Al Dhaheri akan berdampak langsung pada dompet masyarakat di Asia, termasuk Indonesia.

Sebagai jalur vital yang menyalurkan 20% pasokan minyak dunia dan 20% perdagangan LNG global, gangguan di wilayah ini akan memicu kenaikan harga bahan bakar dan biaya logistik. “Indonesia tidak kebal. Gangguan rantai pasok akan meningkatkan biaya barang di pasar lokal,” jelasnya.

Harapan pada Diplomasi dan Peran Masyarakat Sipil

Terkait gencatan senjata dua minggu yang sedang berjalan, Dubes Al Dhaheri menyatakan UEA secara aktif mendukung jalur diplomatik. Ia juga sempat menyinggung peran organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendorong dialog perdamaian.

Ia berharap masa jeda ini bisa menjadi momentum negosiasi yang serius. “Kami tidak ingin melihat gangguan rantai pasok atau kenaikan harga lebih lanjut. Fokus kami adalah stabilitas dan tanggung jawab,” tambahnya.

Menutup keterangannya, Dubes Al Dhaheri memastikan bahwa UEA saat ini tetap dalam kondisi aman dan stabil. Ia juga menjamin keselamatan sekitar 85.000 warga negara Indonesia yang saat ini tinggal dan bekerja di UEA, sembari menegaskan bahwa kerja sama ekonomi antara kedua negara tetap menjadi prioritas utama meski di tengah ketegangan kawasan.